10 Tuntutan untuk Bupati Cirebon

CIREBON - Koran Jabar, Tuntutan terhadap Bupati Sunjaya Purwadisastra di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (7/11/2016). Saat berunjuk rasa, DPRD tengah melangsungkan sidang paripurna. Pendemo menilai, kepemimpinan Bupati Sunjaya Purwadisastra selama 3 tahun patut mendapatkan nilai merah. Karena berbagai masalah di Kabupaten Cirebon semakin tampak dan terlihat.

Terlebih, mencuatnya kasus dugaan gratifikasi di RSUD Arjawinangun. Sehingga pendemo mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus tersebut.

Berbagai masalah yang ada di Kabupaten Cirebon, termasuk dugaan gratifikasi, pendemo menyatakan 10 tuntutan kepada DPRD Kabupaten Cirebon dan pemerintah Kabupaten Cirebon, korlap membacakan 10    tuntutan :

1. Kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon dengan segera menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk pansus Arjawinangun Gate,agar skandal ini dapat terungkap. Pansus ini harus terbuka untuk umum.

2. DPRD Kabupaten Cirebon agar mendesak aparat kepolisian bertindak cepat mengusut kasus gratifikasi. Karena kejahatan gratifikasi sudah luar biasa.

3. DPRD Kabupaten Cirebon sebagai lembaga kontrol dan representasi masyarakat agar dapat menjelaskan sesungguhnya berapa jumlah total tenaga kerja honor dan kontrak. Serta menjelaskan seperti apa mekanisme gaji yang diberikan kepada mereka. Kalau tidak bisa menjelaskan, maka kami akan melaporkan hal ini kepada KemenPAN RB.

4. Kepada pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, untuk segera memerintahkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon bekerja dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama. Hasilnya harus dipublikasikan agar masyarakat tahu.

5. Kepada DPRD Kabupaten Cirebon agar menekan eksekutif untuk memberhentikan seluruh pegawai kontrak di RSUD Arjawinangun serta membuka kembali rekrutmen baru. Serta libatkan lembaga independen yang terpercaya agar polemik gratifikasi dapat dibantahkan dan tidak berlarut-larut dikonsumsi publik.

6. Kami menuntut kepada aparat penegak hukum untuk tidak takut menjalankan tupoksinya dalam membongkar kasus gratifikasi, terutama kepolisian dan kejaksaan.

7. Kami menuntut agar DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna istimewa manakala persoalan gratifikasi sudah menyentuh Bupati Cirebon.

8. Kami meminta Mabes Polri, Kejaksaan Agung serta KPK ikut memberikan atensi terhadap kasus ini.

9. Kami meminta DPRD Kabupaten Cirebon harus tegas jika Bupati Cirebon terlibat kasus gratifikasi seperti apa yang telah disampaikan Rakhmat Hidayat.

10. Kembalikan tatanan yang baik yang pernah berlangsung di Kabupaten Cirebon.

Semoga seluruh tuntutan dan harapan para pendemo dapat dilaksanakan dengan baik kata salah seorang warga yang tidak berkenan ditulis namanya, apapun alasannya, siapapun Bupatinya Kabupaten Cirebon harus lebih baik dari para pemimpin sebelumnya.*** (KJ_13)