Layanan Tak Terganggu Meski Anggaran Dipotong, Ungkap Mendagri

KAB SUMEDANG – Koran Jabar, Tahun ini Pemerintah menerapkan pemotongan APBN-Perubahan 2016 sebesar Rp 133,8 triliun untuk kementerian/lembaga dan dana transfer pemerintah daerah.‎ Banyak pihak mengkhawatirkan, kebijakan ini memiliki dampak dan pengaruh pada pelayanan publik.

Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan , meski anggaran dipangkas bukan berarti pelayanan publik menjadi terganggu ,pelayanan tak berpengaruh akibat pemotongan anggaran ini.

"Pemotongan itu saya yakin, yang tidak berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteran rakyat," ujar Tjahjo di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (7/8/2016).

Arah pemotongan tersebut menuju pada anggaran perjalanan dinas dan proyek-proyek lain yang tak berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Pemerintah sendiri masih tetap mempertahankan prinsip kerja melayani masyarakat.

"Caranya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien biaya," ujar Mendagri.

‎Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan bahwa pemerintah memotong Rp 133,8 triliun APBN-P 2016 yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun. Pemotongan itu terutama untuk anggaran kementerian yang dianggap tidak menunjang prioritas. *** Sfy.